Program penurunan emisi FCPF-Carbon Fund akan mempercepat pelaksanaan REDD+ di tingkat nasional yang berkontribusi pencapaian pengurangan emisi nasional dan internasional, mendukung pencapaian target nasional dan komitmen internasional Indonesia (Nationaly Determined Contribution/NDC), dan mendukung jalan Kalimantan Timur menuju ekonomi hijau. Program yang diusulkan melalui pendekatan secara menyeluruh untuk pencegahan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) dengan pendekatan kewenangan pengelolaan (yurisdiksi), yang mencakup perubahan kebijakan dan kegiatan di tingkat tapak, yang menjawab sebagian besar penyebab deforestasi di wilayah berhutan di Indonesia. Program penurunan emisi akan mendukung perubahan transformatif dalam tata kelola hutan dan perencanaan tata ruang, serta diharapkan dapat menghasilkan pengurangan emisi yang signifikan.

Wilayah pelaksanaan program adalah seluruh wilayah Kalimantan Timur, dengan luas 12,747,924 ha, di mana 6,508,998 ha (54%) masih merupakan kawasan berhutan. Sebagian besar kawasan berhutan alam berada di kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan kawasan konservasi, serta sebagian lainnya berada di pola ruang perkebunan dan wilayah desa.

Program Penurunan Emisi mendukung ragam kondisi pemungkin dan mempromosikan praktik pengelolaan berkelanjutan, yang menyasar langsung pada pendorong utama emisi. Kerangka program berkaitan dengan distribusi kawasan berhutan yang ada, ancaman terhadap kawasan tersebut, dan pelibatan para aktor kunci. Program dan kegiatan REDD+ melalui FCPF-Carbon Fund dibagi ke dalam 5 komponen, yaitu:

• Komponen 1 dan Komponen 2 menyasar lemahnya tata kelola lahan dan tanggung jawab pengelolaan kawasan berhutan. Komponen 1 berupaya memperbaiki sistem perizinan, mempercepat pengakuan wilayah adat dan penyelesaian konflik lahan. Komponen 2 memperkuat kapasitas pemerintah dalam melindungi kawasan berhutan, melalui penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam mengelola Kawasan Hutan Negara, memperkuat perencanaan pembangunan desa rendah emisi (Village Low Emission Development), dan menguatkan peran pemerintah dalam mempercepat perkebunan berkelanjutan.
• Komponen 3 merupakan upaya dalam mendukung upaya praktik pengelolaan berkelanjutan pada perusahaan perkebunan dan kehutanan, melalui perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value Forest) di dalam areal perizinan. Program Penurunan Emisi berupaya untuk bekerja dengan pemegang perizinan (perusahaan) dalam mendukung adopsi dan penerapan prinsip berkelanjutan, utamanya pada penerapan KBKT dan Pembalakan Berdampak Rendah (Reduced Impact Logging). Komponen ini juga akan menyasar pendorong utama deforestasi yaitu kebakaran, yang dilakukan melalui pendampingan teknis untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, menguatkan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran berbasis masyarakat (Community Based Fires Management), serta penguatan Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan.
• Komponen 4 menyasar pada pendorong deforestasi yang berkaitan dengan desa dan masyarakat desa, utamanya untuk mengembangkan peluang penghidupan alternatif bagi masyarakat, dengan tetap menjaga wilayah berhutan. Komponen ini mendukung program Perhutanan Sosial, Kemitraan Konservasi, dan mengembangkan peluang penghidupan alternatif bagi masyarakat melalui program pembangunan desa rendah emisi.
• Komponen 5 merupakan komponen untuk pengelolaan program, pengelolaan pengetahuan, serta pemantauan dan evaluasi program.

Program Penurunan Emisi diharapkan dapat memperoleh insentif maksimal sebesar 110 juta USD atau maksimal 22 juta tonCO2e, dari FCPF-Carbon Fund Bank Dunia, dengan berdasarkan penghitungan pembayaran berbasis kinerja melalui pengukuran pengurangan emisi yang dilakukan. Dokumen Penurunan Emisi dapat diakses pada link berikut : http://bit.ly/2NlXdk7