DDPI Kalimantan Timur

Hasil Studi Integrasi Proklim Plus dalam Konsep Forest City IKN

February 16, 2021
Aspianur Akhmad Fauzi
477

Pada tahun 2015, Provinsi Kalimantan Timur ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu provinsi pertama di Indonesia untuk percontohan program penurunan emisi berbais pembayaran kinerja melalui skema Forest Carbon Partnership Facilities (FCPF) Carbon Fund-Bank Dunia. Kegiatan ini implementasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan lokasi kegiatan yuridiksi Provinsi Kalimantan Timur. Ambisi yang ditargetkan bahwa Provinsi Kalimantan TImur dapat menurunkan emisi hingga 60 juta CO2e hingga tahun 2024.

Pada tahun 2019, dokumen proposal atau Emission Reductions Program Document (ER-PD) rencana kegiatan FCPF Carbon Fund telah disepakati dalam Pertemuan mitra-mitra FCPF Carbon Fund di Washington DC. Menyusul kemudian kesepakatan perjanjian kerjasama termasuk pembayaran insentif atau yang dikenal ERPA (Emission Reductions Purchase Agreement) pada tahun 2020 ini.

Paralel dengan penunjukan Provinsi Kaltim sebagai provinsi percontohan program emisi FCPF Carbon Fund ini, Provinsi Kalimantan Timur juga telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widowo sebagai provinsi untuk lokasi baru pemindahan Ibukota Negara (IKN).  Dalam pidato konvensi kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa dua daerah di Provinsi Kaltim yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah lokasi yang cocok untuk rencana pemindahan IKN baru. Penunjukan Provinsi Kaltim sebagai provinsi percontohan program penurunan emisi karbon, dan penetapan dua lokasi di Provinsi Kaltim sebagai IKN baru, patut disyukuri dan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi dan masyarakat Kaltim dalam pembangunan daerah di masa mendatang.

Banyak anggapan bahwa penunjukan Provisni Kaltim sebagai lokasi IKN baru, akan berdampak negative terhadap komitmen Kaltim dalam program penurunan emisi FCPF Carbon Fund. Kekhawatiran tersebut dapat dimengerti mengingat penunjukan lokasi IKN dapat diasumsikan akan membuka hutan baru untuk pembangunan IKN. Namun jika melihat konsep dari pemindahan dan pembangunan IKN, kekhawatiran tersebut hanya asumsi yang keliru. Dalam pembangunan IKN, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempertahankan tutupan hutan melalui konsep Forest City,  atau “Kota Hutan”. Selain mempertahanan tutupan hutan, Konsep Forest City ini juga memberikan arahan bagaimana karakteristik biofisik dan sosial budaya Kalimantan Timur tetap dapat dipertahankan dan dilestarikan.

Melalui konsep Forest City, KLHK setidaknya menyebutkan 6 komponen utama dalam membangun IKN yakni:

  • Konsumsi air harus sangat efisien.
  • Jejak ekologi dan jejak karbon konsumsi penduduk rendah.
  • Punya kualitas udara dan suhu rata-rata sejuk.
  • Punya kualitas air permukaan yang baik.
  • Melindungi habitat satwa.
  • Kualitas tutupan lahan yang baik, dan terevitalisasinya lansekap “Hutan Hujan Tropis”.

 

Selain itu, pengembangan IKN ke depannya membutuhkan energi sekitar 1.500 MW yang sebagian besar diharapkan berasal dari Energi Baru dan Terbarukan dan melakukan rehabilitasi lubang tambang.

Hasil Studi dapat di Akses melalui Link berikut :Studi Integrasi Proklim Plus dalam konsep Forest City IKN

Publikasi Lainnya

1

Potensi Emisi Gas Rumah Kaca pada Pengembangan Wilayah Ibukota Negara

Potensi Emisi Gas Rumah Kaca pada Pengembangan Wilayah Ibukota Negara

Selengkapnya
2

Peran Forum Multipihak dalam Yurisdiksi Pemerintah Daerah

Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur

Selengkapnya
© 2019 Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur