DDPI Kalimantan Timur

REDD+ SES Kaltim

January 15, 2020
Aspianur Akhmad Fauzi
863

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kelompok Kerja REDD+ Kalimantan Timur (Pokja REDD+ Kaltim) bekerja sama dengan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan didukung oleh Conservation International Foundation (CIF), melakukan proses adaptasi Standar Sosial dan Lingkungan (SSL)/Social and Environmental Standards (SES) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) agar sesuai kondisi yang ada di Kalimantan Timur. Kegiatan ini didahului dengan studi Identifikasi kebutuhan adaptasi REDD+ SES di Provinsi Kaltim, yang menemukan 11 (sebelas) isu penting yang menjadi dasar pengembangan Prinsip, Kriteria dan Indikator REDD+ SES di Kaltim. Adapun isu penting tersebut adalah: (1) Hak atas lahan dan wilayah; (2) Hak atas sumber daya alam; (3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat; (4) Partisipasi masyarakat baik masyarakat adat/lokal atau kelompok rentan/marginal, termasuk isu gender; (5) Pengakuan dan penghargaan kekayaan pengetahuan tradisional; (6) Konservasi keragaman hayati dan ekosistem; (7) Tata kelola hutan; (8) Pembagian manfaat (benefit sharing); (9) Pencegahan terjadinya kebocoran (leakage); (10) Pencegahan resiko balik (reversals), dan; (11) Transparansi dan akuntabilitas. Isu-isu tersebut diklasifikasi ke dalam aspek Sistem Penguasaan Lahan (Land Tenurial System); Tata Kelola (Governance) dan Masyarakat (Community).
Proses identifikasi Isu tersebut merupakan dasar untuk menyusun Prinsip, Kriteria dan Indikator REDD+ SES sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Provinsi Kaltim, sehingga terbentuklah usulan REDD+ SES Kaltim yang terdiri dari 7 Prinsip, Kriteria dan Indikator. Prinsip, Kriteria dan Indikator ini telah diujicoba melalui kegiatan uji monitoring REDD+ SES di 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Paser, Berau dan Kukar dengan pertimbangan: (1) Kabupaten Berau telah memiliki program yurisdiksi REDD+ melalui Program Karbon Hutan Berau (PKHB); (2) Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki rencana untuk program REDD+ berbasis site/tapak; (3) Kabupaten Paser belum memiliki dan merencanakan program terkait REDD+.
Penyusunan dan pelaksanaan uji Monitoring Prinsip, Kriteria dan Indikator REDD+ SES bertujuan untuk mengetahui sejauh mana indikator dan verifier dapat dipenuhi oleh daerah atau lokasi program REDD+ dilaksanakan. 

Secara umum, secara yurisdiksi masih belum terlihat kesiapan Kabupaten untuk memenuhi kerangka pengaman (safeguards) sosial dan lingkungan REDD+. Beberapa bagian yang telah dapat dipenuhi, diantaranya adalah:  Produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati  Dokumen rencana pembangunan daerah dari Pemerintah daerah dan rencana program oleh pemrakarsa, lembaga kerja sama Internasional yang bekerja di kabupaten demonstrasi REDD+  AMDAL dan hasil identifikasi keragaman hayati  Rencana Strategis Pembangunan seperti RPJMD, Rencana Strategi Dinas, dan program pemerintah dan pihak lainnya.  Laporan kegiatan dan program baik Pemerintah daerah maupun pemegang ijin

Berdasarkan proses yang telah dilakukan di tiga kabupaten di Kalimantan Timur, maka beberapa hal yang menjadi penting untuk didiskusikan, diantaranya:  Masih perlu dipertegas posisi REDD+ SES dalam konteks pendekatan yurisdiksi (kewilayahan);  Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Kalimantan Timur penting untuk segera mempersiapkan Sistem Informasi Safeguards Sosial dan Lingkungan REDD+, termasuk untuk menentukan kerangka pengaman (safeguards) yang akan digunakan;  Pemenuhan keseluruhan indikator yang ada dalam REDD+ SES versi 2 masih sangat minim oleh Kabupaten di Kaltim, sehingga menjadi penting untuk dipertimbangkan untuk memperkuat Kabupaten dan juga untuk memberikan rentang waktu persiapan dalam pemenuhan REDD+ SES

Beberapa hal yang dapat dijadikan proses pembelajaran dari Kalimantan Timur adalah: Pemahaman terhadap REDD+ masih beragam sehingga berdampak pada pelaksanaan dan pengembangan REDD+ di tingkat Kabupaten, terutama bagi Kabupaten yang baru mengembangkan REDD+. Adanya pembahasan mengenai Hak atas karbon, yang saat ini belum menjadi hak dan kewenangan dari sub nasional (Provinsi dan Kabupaten). Pelaksanaan uji monitoring REDD+ SES menjadi refleksi bagi Kabupaten untuk melengkapi dan menyiapkan kerangka peraturan dan kebijakan daerah, SOP dan dokumen pendukung yang memenuhi indikator-indikator yang ditentukan oleh REDD+ SES. Pemenuhan terhadap PADIATAPA (FPIC) masih menjadi bagian yang perlu terus dikerjakan di masa datang. Dokumen lengkap dapat diunduh pada link berikut ini : http://bit.ly/2NqQeGM

Publikasi Lainnya

1

Potensi Emisi Gas Rumah Kaca pada Pengembangan Wilayah Ibukota Negara

Potensi Emisi Gas Rumah Kaca pada Pengembangan Wilayah Ibukota Negara

Selengkapnya
2

Hasil Studi Integrasi Proklim Plus dalam Konsep Forest City IKN

Hasil Studi Integrasi Proklim Plus dalam Konsep Forest City IKN

Selengkapnya
© 2019 Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur