Selamat Datang di Website Resmi DDPI Prov. Kaltim
Konsultasi Kegiatan Penurunan Emisi di Kaltim untuk FCPF Program Carbon Fund
06 November 2023 Berita Mimin
Konsultasi Kegiatan Penurunan Emisi di Kaltim untuk FCPF Program Carbon Fund

Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur (DDPI KALTIM)  bersama dengan Global Green Growth Institute (GGGI) melaksanakan serangkaian kegiatan pertemuan atau One on Meeting  dengan Organisasi Perangkat Dinas (OPD) dimulai sejak tanggal 10 – 14 Juli 2016 untuk mendukung penyusunan dokumen Emission Reduction Project Document (ERPD) Forest Carbon Partnership Facility  (FCPF) Program Carbon Fund. Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund (FCPF-CF) merupakan skema insentif ekonomi untuk pelaksanaan kegiatan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) melalui pembayaran berbasis kinerja. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Oktober 2015 telah memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan melalui Carbon Fund (CF) yang dikelola oleh Bank Dunia. Pemerintah Kalimantan Timur bersama KLHK telah menyelesaikan beberapa tahapan yang diperlukan untuk dapat mengakses pendanaan tersebut diantaranya dengan menyusun dan mengirim dokumen Emission Reduction Project Idea Note (ERPIN) yang merupakan kertas kerja untuk kegiatan pengurangan emisi yang direncanakan oleh Kalimantan Timur guna mendukung program nasional. ERPIN tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Bank Dunia dan saat ini sedang dilakukan penyusunan dokumen Emission Reduction Project Document (ERPD) yang merupakan dokumen yang lebih detail yang akan menjelaskan berbagai aspek teknis dan non teknis sebagaimana diatur dalam guideline penyusunan ERPD yang disediakan oleh Bank Dunia. Beberapa rapat teknis telah dilaksanakan beberapa kali bersama dengan unsur Pemerintah Provinsi dan KLHK untuk mendiskusikan kerangka logis kegiatan penurunan emisi yang direncanakan dan diharapkan dapat mendukung keberhasilan program FCPF. Diskusi juga menetapkan target penyerahan ERPD kepada FCPF-CF management team pada September 2017. Untuk memastikan Pemprov Kaltim dan KLHK dapat memenuhi target tersebut saat ini sedang disusun dokumen ERPD. Diskusi kerangka hasil juga telah dilaksanakan pada bulan Mei 2017 di samarinda, namun masih memerlukan detail lebih lanjut utamanya pada usulan kegiatan tiap sektor (Kehutanan, Energi dan Pertambangan, Perkebunan dan Perikanan). Usulan kegiatan tiap sektor ini juga perlu disinkronkan dengan usulan RPJMD Kaltim ke depan. Berkenaan denga hal diatas, konsultasi dengan unsur Pimpinan OPD dan jajaran timnya relevan, serta DDPI kaltim dan Sekretaris Daerah untuk arahan lebih lanjut sangat diperlukan. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk (1) melakukan diskusi dan konsultasi dengan narasumber kunci dari berbagai sektor (Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perkebunan dan Perikanan, Lingkungan Hidup) dan BP DAS HL Mahakam Berau untuk mendapatkan masukan atas usulan  dan informasi mengenai kegiatan penurunan emisi; (2) Diskusi dengan Bappeda terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim ke depan (2018 – 2023) sehingga usulan kegiatan FCPF Program Carbon Fund dapat disinkronkan dengan kegiatan pemerintah (3) Diskusi program penurunan emisi khususnya integrasi kegiatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam dokumen ERPD dan perannya dengan kegiatan OPD lainnya. Tim yang terlibat dalam One on One Meeting dengan OPD terdiri dari Prof. Dr. Daddy Ruhiyat (DDPI Kaltim), Firdaus Noor (DDPI Kaltim), Reski Udayanti (DDPI Kaltim), Muhamad Fadli (DDPI Kaltim), Dyah Catur (GGGI), Nilam Sari (GGGI), James Davies (GGGI), Stepi Hakim (GGGI), Niken Sakuntaladewi (P3SEKPI-KLHK), Galih Kartika (P3SEKPI – KLHK) Dari hasil One on One Meeting telah ada kegiatan penurunan emisi masing-masing sektor yang akan dimasukkan ke dalam dokumen ERPD, dimana kegiatan tersebut juga akan dimasukkan ke dalam dokumen RPJMD 2018 - 2023 agar mendapatkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu dari hasil diskusi juga  telah diketahui bahwa dalam mendukung kesuksesan FCPF Program Carbon Fund kedepannya diperlukan dukungan kebijakan baik  untuk masing-masing sektor ataupun kebijakan lintas sektor, untuk kebijakan lintas sektor misalnya mengenai safeguard/kerangka pengaman. (*ru)

PHOTO ARTIKEL
ARTIKEL LAINNYA
Rapat Paripurna ke 2 : Raperda Pengelolaan Perubahan Iklim
06 November 2023 Jam 03:15
Diskusi #1 – Penyusunan Road Map KPH di Kalimantan Timur
06 November 2023 Jam 03:15
Pelatihan Jurnalistik dan Sosial Media guna Meningkatkan Kapasitas dalam Kerangka Pembangunan hijau
06 November 2023 Jam 03:15
2nd Indonesia Climate Change Education Forum & Expo
06 November 2023 Jam 03:15
Penerimaan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017
06 November 2023 Jam 03:15
Sinergitas DDPI dan Mitra Pembangunan
06 November 2023 Jam 03:15