Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim menyelenggarakan Learning Network Green Growth Compact pada Kamis (7/11). Learning network kali ini fokus mengeksplorasi pengalaman inisiatif model Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan (SIGAP) dan Perhutanan Sosial. Gunawan Wibisono dari Yayasan 
Konservasi Alam Nusantara (YKAN) memaparkan inisiatif model SIGAP yang dibangun di Kabupaten Berau sejak tahun 2012. SIGAP merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dengan cara mendampingi masyarakat desa (kampung) agar dapat mengelola Sumber Daya Alamnya dengan baik. “Ada 3 sasaran yang ingin kita capai: Pertama, tata kelola pemerintah desa. Kedua, pengelolaan sumber daya alam dan ketiga kelembagaan ekonomi. Harapannya, pada tahun 2025, tak ada lagi desa tertinggal di Berau dan 68 ribu hektar hutan desa dikelola oleh masyarakat,” katanya. Sejak SIGAP diterapkan di Berau, Desa Sangat Tertinggal di Berau menurun drastis dari 37 desa pada tahun 2016 menjadi 1 desa pada tahun 2019. Saat ini terdapat 99 pejuang SIGAP di tingkat desa dan 11 pejuang SIGAP di tingkat kecamatan. Sementara itu, Alfared Simbolon dari Pokja Perhutanan Sosial Kaltim mengatakan perhutanan sosial merupakan program Presiden Jokowi untuk membangun dari pinggiran. Lima bentuk perhutanan sosial yakni: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. “Dalam rencana pembangunan jangka menengah Kaltim, pemprov Kaltim menargetkan membangun sekitar 32 ribu perhutaan sosial setiap tahunnya,” katanya. Saat ini, berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial revisi 4, terdapat 388.132 hektar areal yang akan dialokasikan untuk perhutanan sosial di Kaltim. Hingga Oktober 2019, baru terealisasi sekitar 150.421 hektar yang terdiri dari 134.000 hektar hutan desa, 1.990 hektar hutan kemasyarakatan, 8.603 ha hutan tanaman rakyat, 5.313 hektar kemitraan kehutanan dan 48 hektar hutan adat. Kedua inisiatif model ini bisa saling melengkapi dan mendukung satu sama lainnya. Perhutanan Sosial akan mendapatkan manfaat dari SIGAP yang mendampingi masyarakat desa untuk mendapatkan wilayah perhutanan sosial. Sementara SIGAP bisa mendapatkan skema Perhutanan Sosial agar masyarakat memiliki akses legal dalam mengelola hutan di arealnya.
KONTAK: