Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Oktober 2015 telah memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan melalui Program Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund (FCPF-CF) yang dikelola oleh Bank Dunia. FCPF Program Carbon Fund adalah implementasi program untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) dengan skema pembayaran berbasis kinerja. Saat ini Kalimantan Timur dan KLHK telah menyelesaikan penyerahan ER-PIN (Emission Reduction – Program Idea Note) pada tanggal 29 April 2016 dan telah menyerahkan dokumen ERPD (Emission Reduction Program Document) pada tanggal 30 September 2017. Proses perbaikan ERPD telah dilakukan dan diserahkan kembali kepada Bank Dunia pada 19 Maret 2018. Dalam proses perbaikan tersebut, masih terdapat beberapa hal yang masih harus didiskusikan pada tingkat sub-nasional (provinsi), diantaranya mengenai penguatan system pendukung pelaksanaan program penurunan emisi, meliputi: Sistem Registri, Sistem Pengukuran, Pemantauan dan Pelaporan (Meassurement, Monitoring and Reporting), Sistem Informasi Kerangka Pengaman Sosial dan Lingkungan (Sosial and Environmental Safeguads), Mekanisme Pembagian Manfaat (Benefit Sharing Mechanism), dan Mekanisme Penanganan Keluhan (Feedback and Grievance Redress Mechanism). KLHK telah menerbitkan 4 (empat) peraturan menteri terkait dengan REDD+, yang merupakan arahan dalam pelaksanaan program-program mitigasi perubahan iklim, termasuk REDD+. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan diseminasi informasi terkait peraturan REDD+ yang mendukung pelaksanaan di tingkat sub-nasional, serta penyiapan pelaksanaan REDD+ pada tingkat sub-nasional, dan menyusun langkah-langkah penguatan terhadap system pendukung program penurunan emisi tersebut.

Tujuan Pertemuan 1. Diseminasi informasi Peraturan Menteri LHK terkait pelaksanaan REDD+, terutama yang berkaitan dengan Sistem Registri Nasional, MRV, FGMR dan BSM. 2. Menyusun langkah-langkah Kaltim dalam meningkatkan kesiapan system pendukung pelaksanaan REDD+. Hasil yang diharapkan 1. Informasi terkait pelaksanaan sistem pendukung REDD+ di tingkat nasional, diantaranya: a. Sistem Registri Nasional b. SIstem MRV c. Sistem Informasi Safeguards d. Mekanisme Pembagian Manfaat (BSM) e. Mekanisme Penanganan Keluhan (FGRM) 2. Langkah-langkah tindak lanjut penguatan system pendukung di Kaltim

a. Akan dibentuk tim kecil di Kaltim untuk membahas lebih detail terkait sistem pendukung program FCPF-CF di Kalimantan Timur

b. Akan dilaksanakan Sosialisasi kepada OPD mengenai Program FCPF-CF di Kaltim

c. Akan  dilakukan pertemuan (Ekspos) terkait Dokumen ERPD FCPF-CF dengan Bappeda sebagai leading sector

d. Akan dilakukan penyampaian informasi terkait Safeguards dengan mengundang unit management yang akan dilakukan pengukura

e. Perlu di lakuakan  In-Line terkait sistem MRV Web yang telah dibangun di Sub-nasional dengan Nasional.

f. Mekanisme BSM yang kemungkinan (on-off) sistem yang akan dibangun kaltim seperti apa. Sehingga perlu membentuk 1 tim yang dipimpin oleh Bu Rahmina dan untuk Resource akan disupprot GIZ Forclime

g. Akan dilaksanakan pertemuan antara MRV Kaltim dan Direktorat IGRK